Tuntut Menhub Dicopot, Ojol dan BEM UI Bergerak

Sumber/Pinterest

Jakarta, 16 September 2025 Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) hari Rabu, 17 September 2025, akan melakukan aksi besar di DPR RI dan Istana. Aksi tersebut menuntut agar Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, dicopot dari jabatannya. 

Latar Belakang & Pemicu Aksi

Tuntutan ini muncul sebagai kelanjutan dari eskalasi konflik setelah tewasnya dua pengemudi ojol: Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansyah di Makassar, pada 28 Agustus 2025. Para pengemudi dan mahasiswa menilai bahwa tragedi tersebut menjadi simbol bahwa suara ojol selama ini diabaikan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Perhubungan. 

Menurut Garda Indonesia, Muharraq (Ketua Umum), Menteri Perhubungan lebih condong kepada kepentingan aplikator ketimbang nasib pengemudi. Aksi ini disebut sebagai upaya agar pemerintah mendengar suara rakyat kecil dan segera mengambil tindakan nyata.

Isi Tuntutan

Garda Indonesia membawa tujuh tuntutan utama dalam aksi ini:

1. RUU Transportasi Online segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
2. Potongan aplikator maksimal 10 persen.
3. Regulasi khusus untuk tarif antar barang dan makanan.
4. Audit investigatif terhadap potongan 5% hak pengemudi yang selama ini diambil aplikator.
5. Penghapusan program aplikator yang dianggap merugikan seperti “aceng”, slot, multi order, dan sistem member berbayar.
6. Pencopotan Menteri Perhubungan dan penggantian dengan sosok yang dianggap lebih pro rakyat.
7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menelan nyawa dua pengemudi ojol. 

Sementara itu, mahasiswa BEM UI memperkuat agenda aksi dengan tuntutan tambahan yang disebut “17+8”, yang menurut laporan pendukungnya berisi poin‐poin yang menekankan keadilan sosial, regulasi yang adil untuk pekerja angkutan daring, dan evaluasi terhadap kebijakan transportasi online yang dianggap timpang. 

Waktu & Perkiraan Massa

Aksi ini dijadwalkan berlangsung Rabu, 17 September 2025, dengan titik kumpul di beberapa lokasi strategis di Jakarta, bergerak menuju Gedung DPR RI dan Istana Negara. 

Perkiraan jumlah massa yang akan turun ke jalan bervariasi: Garda Indonesia memperkirakan antara 2.000 hingga 5.000 orang yang terdiri dari pengemudi ojol roda dua, driver mobil online, kurir online, dan mahasiswa. 

Tanggapan & Isu yang Muncul

Beberapa isu muncul dalam diskusi publik dan media sosial:

1. Di akun Facebook Tribun-VIDEO.COM, video pengumuman aksi ini telah dibagikan dengan caption “Ribuan Ojol dan Mahasiswa BEM UI Siap Kepung DPR, Tuntut Menteri Perhubungan Dicopot”. Unggahan ini mendapat ragam respons, mulai dari dukungan hingga kritik terhadap efektivitas aksi tersebut. 
2. Di Twitter/X, akun Tribun Medan memposting informasi tentang aksi ini dengan tagar terkait. Pengguna menunjukkan kekhawatiran soal keamanan, tapi juga harapan agar tuntutan pemenuhan hak dapat diprioritaskan. 
3. Selain itu, di media daring seperti FTNews, dilaporkan bahwa aksi ini dianggap sebagai respons kolektif terhadap kebijakan aplikator yang dianggap mengambil keuntungan secara tidak adil dari pengemudi. 

Signifikansi & Potensi Dampak

Aksi gabungan antara pengemudi ojol dan mahasiswa ini menarik karena:

1. Sinkronisasi kepentingan klasik dan mahasiswa: Seringkali tuntutan pekerja dan mahasiswa berlangsung terpisah; aksi ini menunjukkan penyatuan isu ekonomi dan keadilan sosial dengan tuntutan terhadap kebijakan publik.
2. Pengaruh tragedi nyata: Kematian dua pengemudi ojol memberi dimensi emosional dan moral yang kuat, yang dapat mempercepat respons pemerintah.
3. Tekanan politik dan legitimasi publik: Jika massa aksi cukup besar dan terus ada sorotan media, pemerintah kemungkinan akan merespons agar legitimasi tetap terjaga.

Akan tetapi, ada juga tantangan seperti:

1. Logistik keamanan dan koordinasi terutama jika massa sebesar prediksi.
2. Kemungkinan negosiasi atau janji-janji dari pemerintah untuk meredam aksi.
3. Risiko kekerasan atau bentrokan jika aksi tidak dijaga dengan disiplin dari semua pihak.

Kesimpulan

Ribuan Ojol bersama mahasiswa BEM UI yang siap mengepung DPR dan menuntut pencopotan Menteri Perhubungan menunjukkan bahwa aspirasi kelompok pekerja daring kini mendapat pendampingan dan bersuara lebih kolektif. Tuntutan mereka bukan hanya reaktif terhadap tragedi, tetapi juga refleksi panjang akan sistem yang dianggap tidak adil.

Sebagai mahasiswa, saya mengamati bahwa aksi ini bisa menjadi titik tolak bagi dialog kebijakan yang lebih inklusif, terutama dalam regulasi transportasi online. Nilai-nilai keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan harus menjadi bagian terintegrasi dari kebijakan publik bukan hanya saat ada tragedi. Pemerintah harus mendengar, merespons, dan mengimplementasikan perubahan nyata jika ingin kepercayaan publik tetap terjaga.